KPAI Desak Pemerintah Atasi Radikalisme Agama di Sekolah

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah untuk menindak tegas sekolah yang mengajarkan fanatisme dan radikalisme agama.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengatakan ajaran radikalisme agama di sekolah terjadi dari level dini sampai perguruan tinggi. (Foto: Dok)

 

JAKARTA — Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Badriyah Fayumi mengatakan sejumlah sekolah telah mengajarkan intoleransi dan mengarahkan siswa untuk memiliki fanatisme terhadap ajaran agama tertentu.

Kepada VOA Jumat (14/12), Badriyah mengatakan bahwa indoktrinasi semacam itu sudah berjalan melalui kegiatan yang sistematis di sejumlah lembaga pendidikan, dan akan berbahaya jika dibiarkan.

Anak, menurut Badriyah, sangat rawan menjadi korban indoktrinasi dan juga rentan untuk meneruskan tradisi intoleransi.  Ia menambahkan kurikulum pendidikan harus betul-betul memiliki muatan yang mengajarkan toleransi.

“Radikalisme di sekolah itu terjadi dari level yang paling dini sampai level perguruan tinggi, antara lain melalui proses indoktrinasi bahwa yang lain yang tidak sama seperti kita adalah musuh kita, boleh kita serang, boleh kita perangi,” ujar Badriyah.

“Bahkan kami mendapatkan pengaduan dari guru TK di Depok, yang kemudian ayahnya mengeluarkan anaknya dari TK tersebut, karena anaknya pulang mengatakan bahwa ‘Oh, itu berbeda agamanya dengan kita, berarti dia boleh dibunuh’.”

Badriyah mengatakan kasus indoktrinasi seperti itu juga dapat terjadi melalui kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang ada di sekolah.

Sebelumnya, hasil survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian selama Oktober 2010 hingga Januari 2011 menunjukkan bahwa 49 persen siswa di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tanggerang dan Bekasi) cenderung setuju menempuh aksi kekerasan untuk menyelesaikan masalah agama dan moral.

Survei ini dilakukan terhadap 1.000 siswa dari 100 sekolah menengah pertama dan atas di Jabodetabek.

Direktur Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian Bambang Pranowo mengungkapkan paham radikal bisa masuk ke sekolah dengan berbagai cara, seperti kegiatan ekstrakurikuler.

“Ada kegiatan yang memanggil orang dari luar untuk memberikan materi, ceramah mengenai ideologi seperti NII (Negara Islam Indonesia) secara meyakinkan,” ujar Bambang.

Juru Bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ibnu Hamad mengatakan para kepala sekolah harus dapat mengontrol setiap kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti siswa, apalagi kalau kegiatan tersebut memanggil pihak dari luar.

Khawatir dengan kondisi di sekolah tersebut, tokoh agama Romo Franz Magnis Suseno mengatakan pendidikan ke arah toleransi harus dimulai.

“Di situ ada dua poin yang penting. Yang pertama bahwa toleransi bukan berarti mengatakan semua keyakinan sama dan sebagainya. Dan yang kedua, belajar menerima bahwa orang dengan keyakinan yang berbeda. Nah yang dua hal itu yang harus diajarkan pada anak [sejak] kecil,” ujarnya.

Diposting oleh Aqsamunews 11.11 0 komentar

Warga Baduy minta agamanya dicantumkan di KTP

Sejumlah orang perwakilan masyarakat Baduy, Propinsi Banten, Jumat (23/11), mendatangi Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, menuntut agar Sunda Wiwitan dicantumkan dalam kolom "agama" dalam KTP elektronik.

Warga Badui

 

"Hak kami masyarakat adat Baduy, (agar) agama kami (yaitu) Sunda Wiwitan dimasukkan dalam kolom KTP," kata Kepala Desa Baduy, Dainah saat dihubungi wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, melalui telepon, Jumat (23/11) sore.

Dainah mengatakan, saat ini ada sekitar 4.000 orang warga Baduy yang telah dicatat oleh pemerintah setempat untuk keperluan pembuatan e-KTP.

Tetapi, lanjutnya, lantaran kepercayaan Sunda Wiwitan tidak termasuk dalam pengertian agama versi pemerintah Indonesia, maka kemudian tidak dimasukkan dalam kolom "agama".

"Karena dari pusat itu tak dicantumkan masalah agama Sunda Wiwitan, kami sebagai warga Baduy mengajukan aspirasi," kata Dainah.

Padahal,"dulu (saat KTP menjadi tanggungjawab) kebijakan daerah, agama kami dimuat (dalam kolom agama)," lanjutnya.

"Hak kami masyarakat adat Baduy, (agar) agama kami (yaitu) Sunda Wiwitan dimasukkan dalam kolom KTP."

Kepala Desa Baduy, Dainah

Dainah dan kawan-kawan kemudian menyampaikan aspirasi itu kepada Dirjen Adminduk Capil Kemendagri, Irman, di kantor Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Enam agama resmi

Sampai Jumat sore, BBC Indonesia berupaya menghubungi Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, namun telepon genggamnya tidak dapat dihubungi.

Tetapi sebuah laporan menyebutkan, Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek pernah menyatakan, bahwa para penghayat kepercayaan di luar enam agama yang diakui pemerintah Indonesia "cukup mengosongkan kolom Agama dalam KTP".

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan, pemerintah Indonesia hanya mengakui Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Budha, dan Khonghucu sebagai agama resmi.

Menurut Donny, aliran-aliran kepercayaan yang ada di Indonesia "bukan agama, karena sifatnya sudah masuk ranah hak pribadi seseorang. Maka dari itu, bagi mereka yang menghayat suatu paham kepercayaan tidak perlu mencantumkannya dalam kolom agama pada KTP.

Penghayat kepercayaan dalam administrasi kependudukan diatur dalam Pasal 61 ayat 2 UU Nomor 23 tahun 2006.

Dalam pasal itu disebutkan, keterangan mengenai kolom agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

Diposting oleh Aqsamunews 13.46 0 komentar